Suarageram.co – Tak hanya warga, sejumlah lembaga sosial kontrol pun menilai buruk pelayanan di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang Banten, khususnya pelayanan publik terhadap pembuatan kartu jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) Mata Hati Rakyat Indonesia (MATAHARI) Endang David memiliki cerita pahit saat mengurus BPJS PBI bagi warga di lingkungan tempat tinggal nya.
David mengakui di pimpong oleh pegawai Dinsos saat dirinya mengajukan pembuatan kartu jaminan kesehatan tersebut. Yang pada akhirnya kata dia, warga tersebut tak mendapatkan kartu BPJS non mandiri.
“Saya niat bantu warga, namun proses nya berbelit belit, harus bolak balik ke Puskesmas, pada hal sudah jelas SKTM sudah ditandatangani oleh pihak Puskesmas,” ujar Endang David kesal.
Kata dia, bagaimana memaksimalkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tak mampu bila proses nya harus belit belit, seharusnya lanjut Endang David, dengan bermodalkan e-KTP khususnya bagi warga Kabupaten Tangerang, bisa langsung terkoneksi dengan BPJS Kesehatan PBI.
“Kalau pola pelayanannya masih seperti itu, saya rasa untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tak mampu akan mengalami kendala terus, ini harus dievaluasi lagi terkait pelayanan di dinsos, kalau tidak, program itu diserahkan kepada Puskesmas masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu RN salah satu kader kesehatan Desa mengaku kecewa, pasalnya setiap ia mengajukan berkas untuk pembuatan kartu BPJS kesehatan PBI sering dicurigai sebagai calo. Padahal dirinya murni membantu warga yang tak mampu, itu pun harus berbelit belit.
“Saya kader kesehatan di desa, sudah banyak bantuin warga, tapi di kata katain calo, itu juga harus bolak balik ngurus nya, nggak cukup sehari,” ujarnya kesal. (Red).
Tinggalkan Balasan