Suarageram.co – Sejumlah pemilik hewan qurban asal Bima NTB mendesak Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mencarikan solusi terhadap nasib puluhan pemilik hewan qurban yang masih tertahan di wilayah Jabodetabek.

Rudi (40) penjual sapi asal Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima mengutarakan bahwa, ratusan hewan qurban jenis sapi asal Bima NTB yang belum laku dijual itu, oleh sang pemilik ingin dibawa pulang kembali ke daerah asal.

Namun lanjut Rudi, seiring dengan himbauan Gubernur NTB melalui sosial media yang tidak membolehkan ratusan hewan tersebut kembali ke wilayah asalnya, membuat puluhan ekor hewan qurban itu tertahan di penyebrangan Bayuwangi Jawa Timur.

“Saya pribadi meminta dan mendesak kepada pemerintah daerah terkhusus Gubernur NTB untuk mencarikan solusi terbaik terkait persoalan yang tengah di hadapi oleh kita semua khususnya koordinator kandang atau pengusaha sapi qurban terkait pemulangan sapi ke daerah asal Bima NTB,” ungkap Rudi saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (11/7/2023).

Ditegaskan Rudi, semakin lama berada di kandang yang ia sewa, maka semakin membengkak kerugian yang dialami oleh sejumlah penjual sapi.

“Kalau bicara rugi, sudah pasti sebab sapi yang belum laku pasca lebaran idul Adha atau idul qurban ini kita lelang dengan harga yang sangat murah,” terang Rudi.

Menurut pria yang kerap disapa si Ompong ini, ia mengaku sangat terpukul atas kerugian akibat biaya tambahan seperti sewa tempat, biaya kendaraan untuk mencari pakan ternak.

“Kami sangat terpukul oleh kerugian yang kami keluarkan seperti anggaran biaya tambahan seperti biaya sewa tempat, biaya mobil untuk ambil rumput, biaya perawatannya,” keluhnya.

Oleh karena itu ia meminta kepada pemerintah agar bisa mencarikan solusi terbaik untuk para pemilik hewan qurban tersebut.

“Saya sendiri masih tersisa 9 ekor dan terpaksa harus dilelang, meski tak untung, paling tidak kembali modal, sementara teman teman kita yang masih tersebar di Jabodetabek dan masih tersisa sapi nya itu masing-masing mencapai puluhan ekor, dan itu harus diberikan solusi yang terbaik oleh pemerintah,” pungkasnya. (Red).