Suarageram.co – Menyikapi adanya insiden yang terjadi di pasar Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, tokoh muda asal Solear menilai hal itu menjadi citra buruk bagi pengelola pasar.
“Keributan yang terjadi di pasar Kutabumi Tangerang menjadikan citra buruk bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini Perumda Pasar selaku menggerakkan perekonomian daerah,” ungkap Juhanda SM tokoh muda sekaligus pengusaha asal Solear, Selasa (26/9/2023).
Kada dia, jelas sekali bahwa pasar merupakan pusat pelaku usaha UMKM yang mustinya pemerintah daerah yang di wakili oleh Perumda memfasilitasi dan melindungi para palaku usaha tersebut.
“Bukan malah mengintervensi para pedagang, apalagi yang isunya sampai melibatkan organisasi masyarakat (ORMAS) dengan dalih pengamanan, nggak nyambung itu, ngawur,” tegas Juhanda.
Dikatakan dia, ekonomi daerah baru mau bangkit, setelah 2 tahun adanya badai covid-19, Pemerintah pusat mendorong laju pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin, ini justru berujung konflik.
“Setahu saya dan mohon di koreksi jika salah, bahwa Perumda Pasar NKR sudah mencanangkan revalitasi pasar Kutabumi sejak 2019, namun karna bencana nasional CoVi9 19 rencana itu tertunda, ” terangnya.
Menurutnya, pendataan pun sudah dilakukan dengan jumlah pedagang yang ada di pasar Kutabumi yang hendak di revalitasi sebanyak 591 pedagang,
selama revitalisasi Pasar Kutabumi dilakukan para pedagang akan dipindahkan ke Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS).
Lanjut Juhanda, pihak Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja pun memiliki klasifikasi khusus bagi pedagang yang berhak berjualan di TPPS dan dapat membeli lapak apabila revitalisasi Pasar Kutabumi telah rampung. Revitalisasi Pasar Kutabumi akan dilaksanakan pada bulan September 2023 dan memakan waktu selama dua tahun atau hingga Tahun 2025 mendatang.
“Sekitar 400 pedagang yang telah menyetujui rencana revitalisasi Pasar Kutabumi itu disebut telah mendaftar untuk berjualan di TPPS dan mendapat lapak baru apabila revitalisasi telah dilakukan. Para pedagang tersebut telah menyetujui pembelian lapak pada bangunan baru senilai Rp 300 juta dan membayarkan DP sebesar Rp 60 juta, ” terang pengusaha muda asal Solear ini.
Katanya, sebanyak 400 pedagang yang telah mendaftar dan melakukan pembayaran uang tanda jadi (DP) yang akan dicicil hingga 18 kali. Dengan harapan para pedagang bisa pindah ke bangunan yang baru itu sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025, karena Perumda menargetkan pembangunan dilakukan selama 2 tahun.
“Pertanyaannya kenapa sekarang kok jadi konflik, harusnya Pemerintah sekarang yang diwakili oleh Perumda tinggal menjalankan. Kenapa pula sampai melibatkan pihak ormas untuk pengamanan, ngawur itu, ” tanya dia.
Kendati demikian ia sebagai masyarakat meminta kepada bapak Pj Bupati Tangerang untuk memberikan pengarahan pada pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini Dirut Perumda Pasar NKR memberikan batas waktu dalam menyelesaikan permasalahan ini atau memberikan saksi tegas jikalau memang tidak mempu menyelesaikan permasalahan ini. (Red).
Tinggalkan Balasan