Suarageram.co – Komunitas Masyarakat Sipil Pemantau Kebijakan Pemerintah (Komuniskah) menggelar aksi rasa (UNRAS) didepan kantor Bupati Tangerang Banten, aksi yang digelar pada Kamis (21/12/2023) sekira pukul 14.00 WIB itu mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Diantaranya kata koordinator aksi Firmansyah terkait kinerja Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono yang dianggap tak becus selama ia menjabat Pj Bupati Tangerang selama kurun waktu tiga bulan. Bahkan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komuniskah itu meminta Andi Ony Prihartono untuk mundur dari Pj Bupati Tangerang dan kembali ke Jakarta.

“Progres kinerja Pj Bupati Tangerang saat ini yang mana tidak akuntabel dan transparansi fungsi nya bagi penanganan persoalan diantaranya RSUD Tigaraksa untuk mendorong ke Kejaksaan maupun ke Kejagung, jadi ketegasannya, Pj Andi Ony harus ikut serta dalam mendorong hal ini, agar dia tidak terlihat kotor, karena ia pernah tersandung kasus IPDN itu” ucap Firmansyah sesuai menggelar aksi, Kamis (21l12/2023).
IMG 20231222 005257
Ditanya terkait boneka sebagai alat peraga dalam orasi tersebut, Firmansyah bilang sebagai simbol bahwa dia datang bukan sebagai hasil demokrasi.

“Artinya itu, Andi Ony seorang yang ditunjuk oleh kekuasaan, orang yang ditunjuk oleh kekuasaan berarti dia boneka, berarti di sana ada kontrak politik,” terang Firmansyah.

Sementara orang yang digantung, kata dia, sebagai simbol bahwa masyarakat saat ini sangat menderita.

“Kita tau bahwa saat ini banyak kasus orang gantung diri, frustasi, artinya ini terkait faktor ekonomi,” ujarnya.

Selain itu sambung dia, pemerintah kurang tegas juga terkait penerapan Perbub nomor 12 tahun 2022, dimana banyak warga yang menjadi korban.

“Nggak sedikit korban kelindes mobil, ini salah tidak tegasnya pemerintah dalam menerapkan Perbub tersebut,” imbuhnya.

Dalam orasi tersebut, Komuniskah menyampaikan beberapa poin diantaranya, pertama meminta Pemkab Tangerang untuk pro ke rakyat, kedua tegas dalam penerapan Perbub nomor 12 tahun 2022, ketiga tuntaskan persoalan RSUD Tigaraksa dan keempat evaluasi juga terhadap Sekda Kabupaten Tangerang. (Red)