Suarageram.co – Kades Ranca Buaya Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Banten buka suara soal jalan poros Desa yang saat ini dikeluhkan warga akibat tak kunjung dibangun.
Kades Ranca Buaya Supandi mengakui tak bisa menganggarkan melalui anggaran dana desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur jalan tersebut lantaran berbenturan dengan program pemerintah Pusat.
Oleh karena demikian, Kades Supandi meminta kepastian kepada pemerintah pusat melalui Pj Bupati Tangerang untuk disampaikan kepada masyarakat Desa Ranca Buaya sehingga tidak dituding tak mampu membangun desa.
Dia bilang, lahan yang dilalui oleh jalan poros Desa itu sejak 2016 silam telah diploting oleh Pemerintah Pusat untuk proyek jalan Toll, sehingga menyulitkan dirinya untuk membangun infrastruktur jalan tersebut menggunakan anggaran dana desa.
“Jadi kami mau menggarap di atas lahan program pemerintah takut salah, takut berbenturan. Dan saya harap hal ini Pj Bupati dan juga pemerintah pusat bisa melihat, oh ini loh lokasinya. Kami minta kepastian, karena kami diminta tidak boleh menggarap lahan itu,” terang Kades Supandi saat Musrenbangdes, Kamis (12/9/2024).
Ditegaskan Supandi, selama rencana itu, pembangunan infrastruktur di wilayah itu terombang ambing karena tak bisa dibangun, baik menggunakan anggaran dana desa mau APBD kabupaten Tangerang. Namun demikian ujar dia, masyarakat yang dirugikan tidak bisa merasakan fasilitas infrastruktur di wilayah nya.
“Lantaran berbenturan dengan program pemerintah, sehingga sudah bertahun-tahun masyarakat tidak bisa menikmati fasilitas pembangunan jalan sejak tahun 2012 hingga saat ini,” ujarnya.
Oleh karena kata kades minta kepada Pj Bupati Tangerang untuk turun memberikan kepastian agar masyarakat faham dan tidak menganggap pemerintah desa maupun kecamatan Jambe tidak mau membangun infrastruktur tersebut.
“Saya sempat debat dengan Pj Sekda Provinsi Banten waktu itu, dan saya minta surat keterangan atas rencana kegiatan itu, jadi ada kepastian agar saya bisa menjelaskan kepada masyarakat, jadi masyarakat tahu nya desa tidak bisa membangun,” terang dia.
Selain lahan untuk pembebasan Tol kata Supandi ada juga lahan untuk PDAM sejak tahun 2012, itu juga yang membuat lokasi itu menjadi terombang ambing.
Lewat media saya sampaikan bahwa di Ranca Buaya tidak bisa membuat program karena berbenturan dengan program pemerintah, sehingga masyarakat mengeluhkan dengan menunggu kelamaan tanpa ada kejelasan, membangun pakai anggaran dana desa tidak bisa.
Kalau kita bicara bangun jalan dengan anggaran dana desa (ADD) kapan saja bisa, namun yang di khawatirkan belum lama di bangun pihak pemerintah pusat melakukan pembebasan lahan sehingga anggaran itu dinilai mubazir.
“Karena rumor pembebasan itu, dari tahun ke tahun akan dilakukan pembebasan namun kenyataannya hingga saat ini juga belum jelas sehingga ini yang membuat kami merasa terombang ambing dengan program itu.
Kalau secara keseluruhan pembangunan infrastruktur jalan di beberapa titik sudah mencapai 85 persen sudah tercapai. (Han)
Editor : Burhanuddin.
Tinggalkan Balasan