Suarageram.co – Aktivis senior di Kabupaten Tangerang Alamsyah menyoroti soal rencana pengadaan mobil siaga setiap desa di wilayah Kabupaten Tangerang Banten.
Alamsyah bilang, usai acara seremonial monitoring dan evaluasi Jaksa Garda Desa yang digelar di wilayah Bogor Jawa Barat beberapa waktu lalu, kini muncul program mobil siaga.
Ia pertanyakan urgensi pengadaan mobil siaga senilai 277 juta rupiah, kebutuhan warga kah atau bisnis pesanan.
“Setelah acara seremonial monitoring dan evaluasi Jaksa Garda Desa yang menyedot anggaran miliaran rupiah dengan dalih KEBERSAMAAN, kini muncul lagi kebijakan baru berupa pengadaan mobil siaga desa, apakah ini kebutuhan warga atau bisnis pesanan,” tanya Alamsyah.
Pegiat sosial kontrol asal Jayanti, mempertanyakan keras apakah pengadaan mobil tersebut benar-benar kebutuhan mendesak warga, atau justru pesanan pihak perusahaan pemasok kendaraan.
“Karena info yang saya dapat Kades ramai-ramai pesan ke salah satu penyedia kendaraan tersebut di karawaci,” ujarnya.
“Anggaran DD sebesar 277 juta dialokasikan untuk membeli satu unit mobil. Urgensinya apa?. Banyak Desa yang sebelumnya sudah punya kendaraan operasional, bahkan tidak sedikit yang akhirnya bermasalah dan berujung persoalan hukum di pengadilan Tipikor,” ujar Alamsyah.
Alam menilai keputusan ini janggal, apalagi program pengadaan kendaraan desa pernah menjadi sorotan karena potensi mark-up hingga penyalahgunaan.
“Lalu tiba-tiba muncul lagi kebijakan pembelian mobil siaga dengan nilai ratusan juta. Untuk siapa sebenarnya mobil siaga ini,” tegas tegasnya.
Kata dia anggaran infrastruktur lebih mendesak, tapi terpinggirkan. Jika dana sebesar 277 juta rupiah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, hasilnya akan jauh lebih dirasakan oleh masyarakat.
“Saluran air di banyak desa sudah tidak nampak, mengecil, bahkan tersumbat, setiap hujan, air tidak punya jalur mengalir. Belum lagi kondisi jalan lingkungan yang butuh perbaikan. Ini kebutuhan dasar warga, yang seharusnya diprioritaskan,” ucapnya.
Ia menilai pengadaan mobil siaga tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Di banyak desa, drainase rusak, akses jalan buruk, fasilitas dasar masih minim. Tapi anggaran ratusan juta justru fokus ke mobil. Siaga untuk siapa,” imbuh Alam.
Alamsyah meminta pemerintah Desa lebih transparan dan membuka seluruh dokumen perencanaan, termasuk proses pemilihan penyedia mobil.
“Saya khawatir ini hanya pola baru untuk menghabiskan anggaran. Desa harus menjelaskan secara terbuka, siapa yang mengusulkan, bagaimana analisis kebutuhan, dan apa manfaatnya untuk warga,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa dana desa harus digunakan untuk kepentingan publik secara nyata.
“Jangan sampai program yang tidak prioritas dipaksakan, sementara kebutuhan warga dibiarkan,” tegas Alamsyah.
Menyikapi hal tersebut, sebagai pegiat sosial kontrol, ia akan segera membentuk tim untuk buat kajian awal di beberapa Kecamatan terkait infrastruktur di desa yang belum tersentuh atau belum di lanjutkan oleh pemerintah Desa.
“Kita akan mulai dari Kecamatan Jayanti tempat kantor pusat Geram grup, lalu Kecamatan Balaraja, Cisoka, Solear, Kresek Gunung Kaler, Mekar Baru dan Kronjo,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan