Suarageram.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang Banten diminta serius tangani soal banjir yang merendam beberapa ruas jalan. Diantaranya pada ruas jalan raya Serang – Tangerang tepat wilayah Bitung Kecamatan Cikupa dan sekitarnya.
Kondisi jalan yang terendam air bak lautan itu berdampak merugikan masyarakat. Selain arus lalulintas menjadi lumpuh, perputaran ekomomi warga pun menjadi terhambat dan merugi.
Pemerintah Kabupaten Tangerang diminta tidak tutup mata atas persoalan tersebut, persolaan banjir di wilayah itu sudah bertahun-tahun.
Eko Purwandi pengguna jalan yang saban hari melintasi jalan itu mengaku sangat dirugikan, ia mendesak pemerintah Kabupaten Tangerang serius tangani soal banjir.
“Cuaca mendung aja kita sudah khawatir, apalagi sudah terjadi hujan, pasti banjir di Bitung, lewat jalur lain pun mengalami hal yang sama,” ujar pria yang mengaku berdomisili di Kecamatan Cikupa usai terjebak banjir di Bitung pada Selasa (12/8/2025).
Kata dia, ayolah Pemerintah, tolong serius tangani soal banjir ini, jika persoalan itu akibat faktor Drainase nya tak berfungsi, maka fungsikan.
“Kalau alasan Drainase yang tak berfungsi, maka perbaiki Drainase nya, jika ada bangunan yang menutup saluran air itu, maka bongkar, kan punya wewenang, punya kapasitas, jangan diam terus, ayo bangun dari tidur lelap, jangan tutup mata dengan persoalan yang sudah bertahun-tahun ini,” sindir Eko.
Untuk itu, dia mendesak Pemerintah perlu melakukan evaluasi sistem drainase dan normalisasi sungai di wilayah tersebut untuk mencegah banjir berulang.
Diberitakan pada edisi 3 Juli 2025 lalu, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang menyebut sekitar 2049 hektare lahan peresapan air di Kabupaten Tangerang telah beralih fungsi.
Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Rizal Muhamad Fikri saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat bersama gedung DPRD Kabupaten Tangerang pada Kamis (3/7/2025).
Kata Rizal, laju alih fungsi lahan cukup tinggi sehingga peresapan air berkurang, artinya, hujan tidak berkurang namun area resapan air terus berkurang.
“Sebanyak 2049 hektare yang terpakai untuk alih fungsi lahan peresapan air, bisa dibayangkan hujan nya sama tapi laju perkembangan alih fungsi lahan nya tinggi,” ungkap Muhamad Rizal saat RDP membahas soal banjir yang merendam ruas tol Bitung. RDP tersebut dihadiri juga oleh pihak Lippo Karawaci, Kamis (3/7/2025).
Rizal mengaku dilema, sebab kata dia, di satu sisi Pemerintah Daerah harus menerima investasi namun di sisi lain resiko banjir yang harus juga terima.
“Jadi luar biasa laju perkembangan alih fungsi lahan ini,” Kata dia.
Menurut rizal, pihaknya ingin melakukan langkah antisipasi seperti yang diusulkan oleh pihak DTRB yakni mengusulkan untuk melakukan pembuatan tandon air.
“Secara regulasi itu ada yang namanya zero Q, yaitu kebijakan yang mengharuskan bangunan baru, termasuk perumahan, untuk tidak menambah volume air yang mengalir ke sistem drainase atau sungai setelah pembangunan, namun itu sangat sulit bagi perumahan,” ujar Rizal.
Tinggalkan Balasan