Suarageram.co – Aksi penggusuran rumah warga di wilayah Cikupa, Kabupaten Tangerang, kembali menyita perhatian publik setelah video detik-detik penggusuran tersebut viral di media sosial.
Ironisnya, dalam proses penggusuran tersebut diketahui masih terdapat penghuni di dalam rumah yang hendak dibongkar.
Alamsyah, Ketua Umum LSM Geram, turut mengomentari, dan menyampaikan keprihatinannya atas kekisruhan yang terjadi antara Kepala Desa Cikupa dan warganya sendiri.
“Kami mempertanyakan sebenarnya ini penggusuran untuk kepentingan siapa? Jika penataan ini benar-benar untuk masyarakat, jangan sampai masyarakat yang menjadi korbannya juga,” tegas Alam kepada media, Selasa (22/7/2025).
Menurut Alam, permasalahan di Cikupa ini sudah cukup lama memanas, yang sangat disayangkan adalah konflik yang terjadi justru antara Kepala Desa dengan warganya sendiri. Warga yang menempati tanah tersebut diketahui sudah tinggal cukup lama, sehingga semestinya pendekatan yang digunakan adalah dialog menuju rasa keadilan, bukan tindakan yang berujung kericuhan.
“Harusnya sih kepala desa hadir dan berpihak pada masyarakat, bukan malah menjadi pemicu permasalahan dengan warga yang telah lama tinggal di sana. Ini sangat tidak elok dilihat dan didengar,” terang Alam.
Alam, juga meminta kepada para pihak yang punya kepentingan dalam permasalahan tersebut agar ini segera diselesaikan secara musyawarah dan damai. Semua pihak diharapkan menurunkan ego masing-masing demi tercapainya rasa keadilan bagi semua pihak, terutama masyarakat kecil yang menjadi korban.
“Mari duduk bersama dan selesaikan ini dengan kepala dingin. Jangan sampai anak-anak kecil jadi korban trauma karena menyaksikan rumahnya digusur secara paksa. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kemanusiaan dan etika pemerintahan. Kita semua harus malu jika terus-menerus terjadi cekcok antara pemimpin desa dan warganya sendiri. Ini bisa menjadi catatan buruk bagi citra Pemerintahan Desa Cikupa,” tutupnya.
LSM Geram Banten Indonesia menyerukan kepada seluruh elemen Pemerintah dan Penegak Hukum agar turut mengawal dan mengevaluasi proses penataan serta penggusuran yang terjadi, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Tinggalkan Balasan