Suarageram.co – Penunjukkan Soma Atmaja menjadi Plh Sekda Kabupaten Tangerang Banten terus menjadi sorotan. Bahkan aktivis menilai ada dugaan muatan politik.
Aktivis pergerakan di Kabupaten Tangerang Alamsyah mengatakan penunjukan Soma Atmaja sebagai Plh Sekda Kabupaten Tangerang menggantikan Moch Maesyal Rasyid diduga kuat ada muatan kepentingan politik.
“Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Pj Bupati menyebut Soma Atmaja telah menjadi Plh Sekda sejak 7 hari lalu, itu pun disampaikan karena didesak Anggota Dewan,” kata Alamsyah saat ditemui di kawasan Puspemkab Tangerang pada Selasa (16/7/2024).
Seperti yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM Hendar Herawan bahwa jabatan Plh Sekda hanya 15 hari, jika dihitung mundur, kata Alamsyah, berarti jabatan Soma Atmaja menduduki Plh Sekda tinggal tersisa 8 hari lagi.
“Kenapa jika sudah ditunjuk sejak tujuh hari lalu, penyampaiannya baru kemarin. Saya menduga kuat ada unsur muatan kepentingan politik dalam penunjukan Plh Sekda,” ujar Alamsyah.
Menurut Alamsyah, jabatan politik cukup ada di Bupati, sedangkan jabatan Plh Sekda itu adalah jabatan karir dan prestasi tidak boleh dipolitisasi.
“Jabatan Plh Sekda saja di politisasi, apalagi dengan jabatan strategis lainnya itu yang membuat saya tidak suka,” ujarnya.
Tidak hanya itu, lanjut Alam, ada yang lebih menarik dari ucapan Pj Bupati Tangerang Andi Ony saat rapat paripurna, yakni Plh Sekda Soma Atmaja sudah berkantor sejak 7 hari lalu.
“Sudah berkantor di ruangan Sekda,
Itu kan hebat banget tidak ada yang tau diumumkannya kapan ditunjuknya kapan, tau-tau sudah ngisi di ruangan Sekda, ngebet banget kayanya jadi Sekda,” ungkapnya.
Padahal sambung dia, itu bukan sesuatu yang rahasia, harusnya sejak penunjukan itu diumumkan ke publik biar kita masyarakat tau siapa pengganti Maesyal Rasyid.
Menurutnya, berdasarkan keterangan dari beberapa media saat wawancara kepala BKPSDM seusai rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang soal pengunduran diri Maesyal Rasyid masih dalam tahap proses.
“Tapi mengapa penggantinya sudah mengisi ruangan Sekda, itu yang menjadi pertanyaan kita,” ujar Alamsyah.
Sebagai masyarakat Kabupaten Tangerang, Alamsyah berharap, jabatan politik cukup hanya di Bupati saja.
“Jangan urusan penunjukan Plh atau pun Sekda definitif di politisasi, itu jangan. Karena itu adalah hal yang sangat memalukan. Karena setau saya baru di kabupaten Tangerang terjadi menyebutkan nama Plh Sekda saja harus ribut dulu, apa lagi ributnya di Paripurna,” ungkapnya.
Lanjut dia, hal ini sarat dengan kepentingan politik. “Saya berani ngomong begitu karena setelah tujuh hari di tetapkan kenapa baru di umumkan, kenapa di rahasiakan dan kenapa harus didesak disaat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang. (Han).
Editor : Burhanuddin.
Tinggalkan Balasan