Suarageram.co – Pasca ditetapkan nya Ahmad Hudori sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dalam kasus penyalahgunaan anggaran dana desa Gembong Kecamatan Balaraja tahun 2018 yang merugikan negara sebesar Rp
1,3 miliar lebih. Lembaga sosial kontrol LSM KOMPPI pun tertarik untuk mendorong pihak penegak hukum (APH) untuk melakukan audit penggunaan anggaran dana desa (ADD) di wilayah Kabupaten Tangerang Banten.
Demikian dikatakan ketua umum DPP LSM KOMPPI Usrah SH pasca mengetahui kasus penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2018 hingga pihak kepolisian menetapkan mantan Kades Gembong jadi tersangka.
“Kami akan mendorong langsung ke pihak Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana desa (ADD) tahun 2023 dan tahun 2024 ini, ” kata Ketua Umum DPP KOMPPI Usrah SH, Kamis (3/10/2024).
Kata dia berdasarkan laporan pertanggungjawaban para kepala Desa di Kabupaten Tangerang tahun 2024 tahap pertama dan tahap kedua yang berhasil ia himpun, menjadi acuan LSM KOMPPI untuk mendorong ke pihak Kejaksaan.
“LPJ pada tahap pertama dan kedua atas penggunaan anggaran dana desa di masing-masing desa di Kabupaten Tangerang sudah kami rangkum dan itu menjadi acuan kami untuk melakukan investigasi ke lapangan sebelum kami dorong ke pihak Kejaksaan untuk di periksa, ” terang Usrah.
Kasus mantan Kades Gembong ini menjadi buah bibir dan viral melalui akun instagram InfoBalaraja atau Akun Tiktok Tangerangberkabar.id ratusan netizen berkomentar miring serta mendesak pihak Kejaksaan atau pihak APH untuk melakukan audit atas penggunaan anggaran dana desa se-Kabupaten Tangerang.
Netizen yang melihat postingan berita itu menjadi geram. Seperti komentar akun intagram @aazha.ri “Kalau semua lurah se Kabupaten Tangerang diperiksa kayanya penuh penjara,” ucap Netizen.
Bahkan ada salah satu warganet yang terang-terangan menyebutkan nama Desanya itu untuk dilakukan audit oleh aparat penegak hukum yakni Desa Pematang.
“Sekalian dong Desa Pematang,” ucap @kkysknh di kolom komentar Infobalaraja.
“Coba Desa-Desa lain di cek/audit @official.kpk,” kata @ahmadpedro26.
Desakan Netizen ini pun ramai di Tiktok, menurut salah satu warganet @pujijean seluruh Desa wajib diaudit lantaran banyaknya Kepala Desa yang tidak amanah dan jujur.
Namun, banyak juga netizen yang berkomentar pedas kepada aparat penegak hukum. Mereka menyesalkan mengapa banyak Kades yang terungkap kasus korupsinya, setelah tidak menjabat.
“Udah habis duit nya baru ketangkap,” ucap @Litaheri23.
Tinggalkan Balasan