Suarageram.co – Kasus pencairan ganda anggaran dana desa yang terjadi di 28 Desa pada 13 Kecamatan Kabupaten Tangerang Banten diduga melibatkan banyak pihak.
Selain diduga keterlibatan oknum pegawai DPMPD Kabupaten Tangerang berinisial WY yang kini dikabarkan telah menghilang alias tak masuk kerja, persoalan ini juga tak lepas dari peran Kades maupun operator desa atau Siskeudes yang menginput data pencairan.
Namun peranan pihak perbankan dalam hal ini pihak Bank Bjb cabang Tangerang disinyalir punya andil dalam proses pencairan anggaran.
Kendati demikian, yang tidak kalah menarik lagi, yakni pihak Kecamatan di sinyalir melakukan pembiaran. Sebab kata ketua umum LSM Geram Banten Indonesia Alamsyah, kode rilis sebelum dilakukan pencairan anggaran didapatkan melalui pihak Kecamatan setelah dilakukan monitoring.
“Ada dugaan keterlibatan oknum Kecamatan, dan juga ada pembiaran atau kelalaian dari pihak Kecamatan yang seharusnya mengawasi dan memvalidasi proses pencairan dana desa,” ungkap Alamsyah, Jumat (7/2/2025).
Kata Alamsyah, aplikasi desa dengan nama Sitansa (sistem transaksi desa) dapat di akses oleh Kecamatan juga melalui Kasi Binwas.
Selain itu juga Alamsyah mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk segera melakukan audit secara menyeluruh, terkait kasus dugaan pencairan ganda Dana Desa menyusul banyaknya pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.
“Pemerintah Desa, Kecamatan sampai pihak Bank patut untuk dicurigai terlibat, jika melihat dari mekanisme pencairan yang harus ditempuh,” terang Alamsyah.
Kata Alam, apakah ini murni kesalahan sistem pada aplikasi SITANSA yang digunakan pihak Desa maupun Kecamatan, atau pada sistem Internet IBC milik Bank BJB, atau justru ternyata terjadi manipulasi oleh oknum-oknum di tubuh instansi-instansi tersebut.
Tinggalkan Balasan