Suarageram.co – Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah pribahasa Indonesia yang melukiskan nasib tenaga pengajar, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Provinsi Banten saat ini.
Dimana satu persatu tenaga guru P3K mulai buka suara terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada tenaga pendidik.
Dalam curhat nya kepada wartawan maupun lembaga sosial kontrol salah satu tenaga pengajar menyampaikan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2025 para tenaga itu menerima tukin sebesar Rp2,5 juta per bulan.
Namun pada tahun 2026 ini, nominal tersebut dikabarkan turun menjadi Rp1,5 juta. Lebih memprihatinkan lagi, untuk guru P3K yang diangkat pada tahun 2025, tukin yang akan diterima hanya sebesar Rp350 ribu.
Meski hingga Maret 2026 pencairan tukin sejak Januari belum diterima, isu pemangkasan tajam sudah ramai diperbincangkan. Hal ini diperkuat dengan adanya input nominal yang telah beredar di kalangan internal.
“Ini sangat memukul kami. Di tengah tuntutan profesionalisme dan tanggung jawab besar dalam mendidik, justru penghargaan terhadap kinerja kami dipangkas, ungkap beberapa guru SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Tangerang saat menyampaikan keluh kesahnya kepada ketua Umum LSM Geram Banten Indonesia Alamsyah, Senin (4/3/2026).
Menanggapi hal tersebut, aktivis pergerakan asal Kabupaten Tangerang, Alamsyah menyayangkan kebijakan yang dinilai merugikan para tenaga pendidik.
Ia menegaskan, jika benar pencairan tukin dalam waktu dekat sesuai dengan keluhan para guru, dirinya akan segera mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat kepada Andra Soni selaku Gubernur Banten untuk meminta klarifikasi dan mengkaji kembali kebijakannya.
“Bukan tanpa sebab, tunjangan kinerja guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau tunjangannya saja tidak dihargai, bagaimana masa depan dunia pendidikan kita,” tegas Alamsyah.
Ia juga meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang. Menurutnya, dalih efisiensi tidak tepat jika diterapkan pada sektor pendidikan, khususnya kepada para guru yang menjadi ujung tombak pembangunan sumber daya manusia.
Para guru sudah cukup bersabar. Seharusnya tukin Januari diterima Februari, tapi hingga Maret belum juga cair. Ini harus menjadi perhatian serius, tambahnya.
Lebih lanjut, Alamsyah mengingatkan agar pemerintah Provinsi Banten tidak keliru dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Ia menilai efisiensi seharusnya difokuskan pada kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta rapat-rapat di luar kota yang selama ini dinilai kurang efektif dan cenderung membebani anggaran.
“Jangan sampai pemangkasan tukin ini menjadi isu yang di kaitan dengan program unggulan “ Bang Andra” bangun jalan desa sejahtera,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan