Suarageram.co – Inspektorat Kabupaten Tangerang terus menjadi sorotan publik terkait pengawasannya ihwal pengelolaan keuangan negara, terlebih pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara melalui anggaran dana desa atau APBDes yang dinilai lemah.
Tak tanggung tanggung publik pun menilai Inspektorat tak bisa bekerja bahkan dianggap Magabut alias makan gaji buta.
Ansudi salah satu netizen dengan akun andisuhandi42173@gmail.com mengatakan, disetiap penggunaan uang negara pada setiap inastansi sangat lemah sekali pengawasannya, terutama di desa desa.
“Bubarin aja inspektoratnya percuma,” cuitan Ansudi dikutip Senin (17/2/2025).
“Jangan jangan mereka kebagian juga, artinya itu sama saja dengan korupsi serta MaGaBut alias makan gaji buta,” kata H Errol Mulyana Rarung, SH di akun herrolmulyanararungsh@gmail.com.
Sementara itu, Nurhidayanto pada akun nurhidayanto344@gmail.com berucap, kelihatannya punya wewenang, tapi takut bertindak ada apa ya.
Sedangkan kata Baban Suwarjono, kalau cuma teguran saja anak Sekolah Dasar juga bisa, yang terpenting kata dia, pengawasan secara ekstra dan langsung audit ke Desa Desa.
“Kalau memang hanya menegur saja anak SD juga bisa menegurnya, kan yang terpenting perlu pengawasan yang extra dan langsung melakukan audit ke desa desa. Pasti udah banyak kebocoran Dana Desa di Kabupaten Tangerang ini,” komentar Baban suwarjono di akun Babansuwarjono472@gmail.com.
Diketahui cuitan para netizen itu menyusul adanya kasus pencairan ganda APBDes 2024 yang terjadi pada sejumlah Desa di Kabupaten Tangerang Banten dengan melibatkan operator Desa maupun operator di DPMPD Kabupaten Tangerang yang kini telah ditetapkan jadi tersangka oleh pihak Kejaksaan negeri Tangerang beberapa waktu lalu.
Atas persoalan itu kepercayaan publik atau masyarakat terhadap pengawasan pada Dinas terkait semakin merosot. Sebut saja pada Inspektorat Kabupaten Tangerang.
Para Netizen pun membanjiri kolom komentar pada berita online Suarageram.co dengan kecaman bahkan mendesak Inspektorat dibubarkan, lantaran dinilai tak mampu mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari negara.
Tinggalkan Balasan