Suarageram.co – Kepala Desa (Kades) Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang H. Nawawi angkat bicara soal adanya spanduk yang bertuliskan PRAY for Desa Sentul. KAMI RINDU TURNAMENT SEPAK BOLA ANTAR RT SE DESA SENTUL.
Kata Nawawi saat dikonfirmasi, bukan tanpa alasan pihak pemerintah Desa tidak merespon permintaan warga yang hendak mengusulkan cabang olahraga sepak bola pada momen kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 80 di wilayahnya.
Ia bilang lebih menjaga kondusifitas lingkungan dari keributan. Sebab pernah terjadi sebelumnya dan terpaksa ia hentikan.
“Resikonya ribut, karena 2 tahun kemarin ribut sampai saya stop,” terang Kades Sentul H. Nawawi saat konfirmasi, Sabtu (2/8/2025).

Dia mengakui soal cabang olahraga sepak bola memang memiliki resiko gesekan dan keributan, meskipun ada kesepakatan tertulis.
“Justru sepak bola masalah resikonya. Pakai surat pernyataan setiap tim dulu juga tetap saja ribut,” kata Kades Nawawi.
Namun demikian, pada perayaan HUT RI ke 80 ini, Pemerintah Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang mengadakan beberapa kegiatan diantaranya pada cabang Bulutangkis, Catur, Tenis Meja dan gerak jalan santai.
Keributan dipicu Soal Judi.
Sementara AM salah satu warga bilang, keributan saat main bola dikala itu dipicu oleh adanya pihak atau oknum yang tarohan alias judi pada pertandingan tersebut.
“Dulu itu ribut karena diluar lapangan ada tarohan alias judi sehingga memicu terjadinya kisruh,” ujarnya.
Warga Kecewa Kades Tidak Transparan Soal Anggaran.
Selain tidak adanya cabang olahraga sepak bola pada momen HUT RI yang dipermasalahkan, soal keterbukaan penggunaan anggaran kegiatan HUT pun tak luput dari sorotan warga.
“Jangan kan warga biasa, panitia dan BPD pun bingung, berapa anggaran yang digunakan, apakah sumber dari dana pribadi atau bersumber dari Dana Desa (DD) dan ini harus terbuka,” ujar AM.
Oleh karena itu AM menyebut, ia akan menggandeng lembaga sosial kontrol agar meminta dilakukan investigasi dan mendorong inspektorat atau pihak Kejaksaan melakukan audit menyeluruh atas penggunaan Dana Desa, termasuk penggunaan anggaran kegiatan Bimtek di puncak Bogor beberapa waktu lalu.
“Kegiatan Bimtek di Puncak Bogor itu juga nggak jelas anggarannya berapa, uang absensi hanya 100 ribu. Itu harus diaudit semua,” tandasnya kecewa.
Tinggalkan Balasan