Suarageram.co – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam wadah Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) menyayangkan buruknya pelayanan publik di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tangerang.
Sikap tak profesional tersebut dinilai mencerminkan kebobrokan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian itu muncul menyusul ketidakjelasan agenda audiensi yang sebelumnya telah dijadwalkan secara resmi oleh pihak ATR/BPN Kabupaten Tangerang.
Saidi, perwakilan AMPP menjelaskan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan audiensi sejak 11 Februari 2026. Namun, saat mendatangi kantor sesuai jadwal yang disepakati, pada Senin (23/2/2026) pukul 13.00 WIB, justru tak jelas.
Menurut Saidi, jadwal pertemuan tersebut merupakan hasil konfirmasi berulang kali dengan pihak BPN. Namun, sesampainya di lokasi, tidak ada satu pun pejabat berwenang yang menyambut.
“Kami datang sesuai jadwal yang mereka berikan sendiri. Namun, saat di lokasi, kami justru dipersulit seolah tidak ada agenda yang tercatat,” ujar Saidi kepada media.
Setelah menunggu hampir satu jam, para aktivis ditemui oleh seorang pegawai berinisial HR. Namun, pertemuan tersebut justru memicu kekecewaan karena pegawai yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui perihal surat maupun agenda diskusi tersebut.
Saidi menyayangkan sikap pegawai tersebut yang berdalih sebagai orang baru sehingga tidak memahami alur disposisi surat. Padahal, berdasarkan catatan AMPP, surat telah diterima secara resmi oleh bagian pengadaan.
“Dalam catatan kami, surat tersebut diterima oleh Saudari Diah dan Saudara Oman dari bidang pengadaan. Sangat aneh jika internal mereka tidak berkoordinasi,” lanjutnya.
AMPP menilai insiden ini sebagai cermin buruknya sistem koordinasi dan pelayanan publik di lingkungan BPN Kabupaten Tangerang. Mereka khawatir perlakuan serupa atau bahkan lebih buruk dialami oleh masyarakat umum yang sedang mengurus administrasi pertanahan.
“Kami yang datang melalui jalur resmi dan normatif saja diperlakukan seperti ini, apalagi masyarakat awam. Ini adalah bentuk kebobrokan pelayanan yang harus segera dievaluasi. AMPP bakal menggelar aksi demo lantaran ATR BPN tak profesional terhadap pelayanan publik,” tegas Saidi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPN Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan.
Tinggalkan Balasan