Suarageram.co – Pembangunan Direct Toll Access Bitung KM 25 diduga molor dari jadwal yang seharusnya. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap kerusakan jalan tol Jakarta – Tangerang serta kemacetan panjang yang setiap hari dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan tol.
Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) menilai, sejak proyek tersebut diresmikan pada 10 Juli, hingga saat ini belum menunjukkan penyelesaian yang jelas. Akibatnya, ruas tol di sekitar KM. 22-25 mengalami banyak kerusakan dan memicu antrean kendaraan yang panjang, terutama pada jam sibuk.
Alamsyah, salah satu perwakilan LSM yang tergabung dalam AMPP, menyampaikan bahwa kondisi seperti ini jelas sangat merugikan masyarakat.
“Jarak tempuh yang seharusnya lebih cepat justru menjadi jauh lebih lama. Setiap hari pengguna jalan tol harus menghadapi kemacetan panjang dan jalan rusak. Ini jelas sangat merugikan masyarakat, termasuk kami yang juga merupakan pengguna jalan tol Jakarta–Tangerang,” ujar Alam
AMPP telah bersurat kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan meminta dilakukan audiensi dan diskusi guna mengklarifikasi permasalahan yang selama ini dirasakan masyarakat.
Dalam surat tersebut, AMPP juga meminta Dirjen Bina Marga memanggil Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta melibatkan Jasa Marga/JMTO untuk duduk bersama dalam forum audiensi.
“Kami mengajak Dirjen Bina Marga karena setahu kami, merekalah yang mengeluarkan perizinan pembangunan Direct Toll Access Bitung KM 25. Tentu ini tidak terlepas dari peran BPJT dan Jasa Marga/JMTO. Mereka semua harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di ruas Tol Jakarta–Tangerang,” tegas Alam
Sementara itu Hendra Jaya ketua DPC LSM PPUK Kabupaten Tangerang dan juga Asmudianto ketua LSM Ksatria Muda yang juga bagian dari AMPP menyampaikan, dalam waktu dekat ini, AMPP bakal bersurat ke Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini kata 2 orang aktivis pergerakan Kabupaten Tangerang berkaitan dengan mantan Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono yang saat ini menduduki jabatan strategis di Kemendagri. Maka atas persoalan dengan proyek tersebut, Andi Ony Prihartono pun harus bertanggungjawab.
“Sebab, kala itu Andi Ony yang memberikan rekomendasi di wilayah Kabupaten Tangerang dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan akses Tol Paramount Bitung pada Juli 2024 silam,” ujar Hendra Jaya dan Asmudianto, 2 punggawa lembaga sosial kontrol asal Kabupaten Tangerang.
“Kami ingin mengetahui seperti apa rekomendasi yang dikeluarkan saat beliau masih menjabat sebagai Pj Bupati Tangerang dan seperti apa kajian dampak lingkungannya hingga proyek ini diresmikan, juga sampai sekarang pekerjaan tersebut belum belum juga selesai dan justru menimbulkan dampak serius bagi masyarakat,” tambahnya.
AMPP menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan tanggung jawab, perbaikan jalan tol, serta penyelesaian proyek Direct Toll Access Bitung KM 25 sesuai aturan dan demi keselamatan serta kenyamanan masyarakat pengguna jalan tol.
“Jangan hanya ngumpulin uang nya saja. Proyek kepentingan kelompok tertentu, namun mengorbankan kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jalan tol,” terang Hendra Jaya.
Tinggalkan Balasan