Suarageram.co – Dampak proyek kerjasama PT Jasa Marga dengan Paramount land terkait proyek pembangunan Exit Tol Paramount Petals KM 25 itu, terus menjadi sorotan publik hingga saat ini.
Dilansir dari laman media online Tangselpos.id, Direktur Paramount Land, Norman Daulay, saat acara seremoni peletakan batu pertama akses tol langsung KM 25 yang dihadiri oleh Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono pada Juli 2024 lalu menyebut, kehadiran akses tol ini tentunya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat yang berada di wilayah Binong, Kadu, Kadu Jaya, Sukabakti, Cukanggalih, dan sekitarnya maupun ke arah selatan Tangerang.
Sejumlah punggawa lembaga sosial kontrol yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) Tangerang Raya menyebut, tak seindah yang dibayangkan. Tak secakep dengan catatan manis yang dipresentasikan kepada publik. Namun justru sebaliknya.
AMPP menilai, dampak dari proyek tersebut telah merugikan dan melumpuhkan ekonomi masyarakat, pihak PT Jasa Marga tak fokus melakukan perbaikan terhadap ruas jalan tol yang rusak dan berlubang.
Ditambah lagi dengan persoalan saluran air yang bermasalah sehingga menyebabkan banjir di ruas tol hingga merendam pemukiman warga.
“Ini lah yang saya bilang tak seindah yang dibayangkan, telah merugikan masyarakat, jalan tol rusak tak kunjung diperbaiki karena terhambat oleh proyek tersebut, dan kemudian banjir bak lautan yang membuat ekonomi masyarakat jadi lumpuh,” tegas Alamsyah, ketua umum LSM Geram Banten Indonesia, yang juga tergabung dengan AMPP itu, usai audensi dengan pihak PT Jasa Marga Cabang Jakarta Tangerang pada Selasa (20/1/2026).
Oleh karena begitu, AMPP mendesak PT Jasa Marga Cabang Jakarta Tangerang untuk segera memperbaiki kerusakan jalan tol. Menuntut tanggung jawab pengelola jalan tol terhadap keselamatan dan kerugian publik sebagai pengguna jalan tol.
“Pihak PT Jasa Marga juga harus bertanggungjawab, jangan hanya bisa menyebut Paramount sebagai biang kerok nya. Dampaknya sudah jelas merugikan masyarakat pengguna jalan tol yang tetap diwajibkan membayar tarif tol,” tegas Alamsyah kepada wartawan saat didampingi ketua DPC LSM PPUK Kabupaten Tangerang Hendra Jaya dan Ketua LSM Ksatria Muda Asmudianto.
Masyarakat selaku pengguna jalan terus mengkritik keras kurangnya pengawasan terhadap sistem drainase proyek Paramount Land tersebut. Ketidaksesuaian antara kemegahan proyek dengan realitas dampak lingkungan di lapangan menjadi dasar keluhan “tak seindah yang dibayangkan”.
Atas persoalan tersebut, AMPP pastikan menggelar aksi demo di depan kantor PT Jasa Marga Cabang Jakarta Tangerang pada Kamis 22 Januari 2026.
Tinggalkan Balasan