Suarageram.co – Benteng Society curigai APDESI Kabupaten Tangerang semata mata mencari laba pada kegiatan Raker yang digelar selama 2 hari di Hotel Gumilang Bandung Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Menurut Firmansyah sebagai Kamerad Benteng Society, kegiatan Raker yang dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dan Kepala DPMPD menelan anggaran yang cukup fantastis.
Sementara kegiatan serupa pun, kata Firmansyah, belum lama ini juga digelar di luar kota dengan anggaran miliaran rupiah serta melibatkan pihak ke dua yakni salah satu LPK.
“Dengan beberapa kali kegiatan di luar kota itu, publik mulai bertanya terhadap efesiensi anggaran dan kegiatan 246 Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang,” ungkap Kamerad Benteng Society Firmansyah, Senin (24/11/2025).
Firmansyah menilai kegiatan yang dilakukan oleh APDESI itu, harusnya melihat kondisi situasi saat ini, terutama dalam efesiensi anggaran dan mendorong usaha lokal.
“Kegiatan tersebut sah saja, tapi mencerdai orang-orang miskin di Desa, karena Kabupaten Tangerang menduduki posisi ketiga kemiskinan se- Provinsi Banten setelah Kabupaten Lebak,” ucapnya.
Dijelaskan Firmansyah, angka kemiskinan Kabupaten Tangerang masih tinggi, dengan 6,42 persen penduduk miskin di tengah APBD tertinggi se-Provinsi Banten yang mencapai Rp. 8,72 Triliun tahun 2025.
“Dengan pendapatan daerah segitu, kemiskinan, sampah, jalan rusak, lampu penerang jalan dan lowongan tenaga kerja belum terselesaikan,” tegas Firman.
“Apakah saya boleh curiga, yang APDESI atau Pemerintah Kabupaten Tangerang lakukan dalam memobilisasi 246 Kades ke luar kota, betul membahas soal rakyat atau hanya menghabiskan anggaran semata,” tanya dia.
Ujar dia, jika benar bahas tugas dan melayani rakyat seharus setiap tahun hal tersebut bisa menyelesaikan masalah sebelumnya, karena Desa posisi yang vital dari cepat atau lambat pertumbuhan dan pembangunan di wilayah.
“Saya curigai APDESI hanya berbisnis dalam program ini karena tak ada progres semata setelah beberapa kali acara di luar kota dan jika tak salah, diduga setiap kegiatan satu Desa membayar 10 atau 5 juta dalam pelaksanaanya,” ujar pria yang masih berpendidikan hukum di salah satu universitas di Banten.
Ia imajinasikan jika satu desa tersebut membayar 5 juta saja di kali 246 bisa di hitung total menembus 1,2 milliar lebih dan perkiraan penggunaan anggaran tak sampai 400 juta jadi APDESI laba dalam pikiran dan perkiraan kami.
“Jadi pertanyaan saya, jika itu uang pribadi Kepala Desa tak wajar dan jika itu anggaran dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan di luar kota tak pantas. Apapun itu, saya mendorong semua atas pembangunan desa dan aparat penegak hukum untuk curigai segala penggunaan anggaran negara yang tak wajar,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan