Suarageram.co – Direktur Eksekutif LSM BP2A2N Ahmad Suhud turut berkomentar soal pengadaan mobil siaga Desa yang akan digelontorkan melalui anggaran dana desa di wilayah Kabupaten Tangerang Banten.
Diketahui, pengadaan mobil siaga Desa tersebut bakal menoel anggaran DD tahun anggaran 2025 senilai 277 juta rupiah.
Menurut Ahmad Suhud, pengadaan mobil siaga tersebut, terkesan dipaksakan dan dianggap kurang efektif, karena anggaran yang cukup besar bisa diperuntukkan untuk kegiatan lainnya seperti infrastruktur atau ketahanan pangan dan atau untuk kesejahteraan masyarakat.
“Menurut saya itu kurang efektif dan terkesan dipaksakan, banyak mobil inventaris Desa yang perawatannya asal asalan, mending anggaran itu digunakan untuk infrastruktur atau ketahanan pangan dan untuk kesejahteraan masyarakat, itu lebih mengena,” ujar Suhud.
Disisi lain Ahmad Suhud juga menyoroti keras soal janji politik dari Bupati terpilih yang kala itu akan memberikan satu desa satu mobil siaga jika ia menjadi orang nomor satu di Kabupaten Tangerang.
“Lalu mana janji politik saat kampanye itu. Namun sekarang pengadaan tersebut malah dibebankan kepada para kepala Desa melalui Dana Desa,” imbuh Suhud.
Hal ini kata Suhud, tentu menjadi sorotan publik yang terkesan dipaksakan untuk kepentingan guna menutupi janji politik Bupati terpilih.
“Ini sungguh sangat miris dan ironis,” pungkas Suhud.
Sebelumnya, suarageram.co merilis, Alamsyah menyoroti soal rencana pengadaan mobil siaga setiap desa di wilayah Kabupaten Tangerang Banten.
Alamsyah bilang, usai acara seremonial monitoring dan evaluasi Jaksa Garda Desa yang digelar di wilayah Bogor Jawa Barat beberapa waktu lalu dengan menyedot anggaran yang cukup fantastis, kini muncul program mobil siaga.
Ia pertanyakan urgensi pengadaan mobil siaga senilai 277 juta rupiah, kebutuhan warga kah atau bisnis pesanan.
“Setelah acara seremonial monitoring dan evaluasi Jaksa Garda Desa yang menyedot anggaran miliaran rupiah dengan dalih KEBERSAMAAN, kini muncul lagi kebijakan baru berupa pengadaan mobil siaga desa, apakah ini kebutuhan warga atau bisnis pesanan,” tanya Alamsyah.
Pegiat sosial kontrol asal Jayanti ini mempertanyakan keras apakah pengadaan mobil tersebut benar-benar kebutuhan mendesak warga, atau justru pesanan pihak perusahaan pemasok kendaraan.
Tinggalkan Balasan