Suarageram.co – Sejumlah orang tua wali murid mengaku kecewa terhadap kepala sekolah SMPN 1 Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Banten lantaran dinilai tak becus urus penerimaan siswa baru 2025. Bahkan sejumlah orang tua murid itu meminta kepala SMPN 1 Jambe untuk hengkang dari wilayah tersebut.
Menurut para orang tua murid saat mengadukan hal tersebut kepada lembaga sosial kontrol LSM BP2A2N mengaku aneh dengan kebijakan kepala sekolah tersebut, pasalnya pada penerimaan siswa baru di tahun sebelumnya SMPN 1 Jambe menyediakan 8 Rombel namun di tahun 2025 ini hanya 7 Rombel.
“Kenapa tahun ini malah 7 Rombel, sementara pada tahun sebelumnya mencapai 8 Rombel. Entah apa alasannya, tidak disosialisasikan kepada masyarakat maupun orang tua wali murid yang anaknya tidak diterima,” ujar seorang ibu berinisial A saat ditemui di kantor LSM BP2A2N, Senin (14/7/2025).
Sementara itu, Ahmad Suhud Direktur Eksekutif LSM BP2A2N Banten yang menerima aduan masyarakat wilayah Kecamatan Jambe minta Dinas pendidikan (Disdik) Kabupaten Tangerang untuk mengambil sikap perihal kegaduhan SPMB di SMPN 1 Jambe.
“Dengan tegas, kami lembaga sosial kontrol minta Kepsek SMPN 1 Jambe untuk segera hengkang dari wilayah Jambe karena dianggap tidak bisa membangun komunikasi baik dengan masyarakat dan seluruh elemen masyarakat sehingga Kegaduhan ini terjadi,” ucap Ahmad Suhud.
Kata dia, Komite sekolah SMPN 1 Jambe M.Yusup pun merasa kecewa dengan sikap kepala sekolah SMPN 1 Jambe yang tidak ada komunikasi soal SPMB.
“Kami diawal tetap mengajukan 8 ruang kelas belajar seperti tahun sebelumnya karena banyak siswa yang tidak tertampung apalagi hanya 7 Rombel,” ujarnya.
Menurutnya, banyak calon siswa yang tidak tertampung sebab SMP Negeri hanya satu di Jambe dan butuh langkah cepat pemerintah daerah untuk bisa kembali membangun sekolah negeri di wilayah tersebut.
LSM BP2A2N Banten akan terus menyikapi persoalan ini yang dianggap dapat menggangu keberlangsungan pendidikan dikecamatan Jambe dan Kepala Sekolah SMPN 1 Jambe saat ini tidak layak dan tidak pantas ada di wilayah kecamatan Jambe ucap Suhud.
“Kami dan masyarakat berharap kedepannya SPMB tidak jadi persoalan didunia pendidikan dan lebih melihat dengan situasi dan kondisi serta penyesuaian wilayah agar anak-anak Bangsa regenerasi penerus mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan