Suarageram.co – Kasi Lalin Dishub Kabupaten Tangerang Jimi mengaku banyak kendala saat berjaga atau memantau kendaraan tambang yang melintas di jalan Adiyasa-Maja.

Diantaranya kata Jimi, kekurangan anggota atau personel yang menjadi kendala sehingga kendaraan tambang atau dump truk tanah kerap masuk atau menerobos meskipun sudah ada Perbup Tangerang yang mengatur.

Hal demikian dikatakan Jimi saat berdialog dengan sejumlah anggota forum masyarakat peduli Solear (FMPS) usai melakukan sweeping truk tanah yang kerap parkir liar di jalan Adiyasa-Maja pada Minggu malam (1/6/2025).

“Anggota terbatas, mereka itu kerap masuk dan menerobos jalan, tapi kami sudah mempersiapkan 13 pos pantau untuk memantau jam operasional mereka,” terang Jimi.

IMG 20250601 WA0047
Diskusi FMPS bersama petugas Pos pantau Dishub di Adiyasa usai sweeping truk tanah parkir liar di jalan Adiyasa-Maja.

Kata dia, pengawasan sangat sulit dilakukan karena jumlah truk yang banyak berbanding terbalik dengan jumlah personel di pos pantau yang terbatas.

“Ketika praktik di lapangan pengawasan itu sangat sulit dikarenakan jumlah mereka banyak dan jumlah orang di pos pantau sedikit sehingga mengakibatkan truk kadang ada yang melanggar aturan,” jelasnya.

Sementara Suherman, petugas Pos pantau Adiyasa, ia menyebut, kendala lainnya yakni sopir dump truk kerap bergantian sehingga terkendala saat penyuluhan soal pelanggaran jam operasional kendaraan.

“Kesulitan di lapangan itu sering kali ada penyuluhan pelanggaran jam operasional terhadap sopir pengendara dum truk untuk tidak melintas di luar jam operasional, tapi kadang sopir truk esoknya ganti lagi orangnya. Jadi meski ada penyuluhan terhadap beberapa orang, esoknya akan ada lagi orang yang mengantar muatan dengan orang baru,” kata Suherman.

Dia bilang, jumlah mobil sangat banyak sementara hanya ada enam orang di pos pantau, dan kadang ada yang izin sakit, sehingga jumlah personel lebih sedikit dari jumlah truk.

“Membuat pengaturan menjadi sulit dan banyak truk yang menerobos jalan,” alasannya.

Di tempat yang sama Dewo menegaskan, melalui FMPS ini ia meminta kerja sama dengan seluruh dinas terkait agar mendengar aspirasi masyarakat Solear demi menghindari dampak yang lebih buruk di masa mendatang.

“Kalau semuanya tegas, saya yakin nggak ada yang berani melanggar,” pungkas Dewo.