Suarageram.co – Sebayak 100 anggota DPRD Provinsi Banten dikabarkan sedang melakukan kegiatan reses pertama masa persidangan tahun 2024 – 2025, diantaranya Dewan Musa Weliansyah dari fraksi PPP daerah pemilihan Banten 10 Kabupaten Lebak.
Dalam kunjungan reses nya di wilayah Kecamatan Wanasalam itu, sejumlah usulan warga pun ditampung oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Lebak 2 periode tersebut, kata Musa, yang lebih dominan aspirasi yang diusulkan oleh warga itu dari sektor Pertanian.
“Yang menjadi prioritas adalah sektor pertanian diantaranya infrastruktur pertanian yakni jalan usaha tani dan irigasi, bantuan alsintan (combine Harvester dan traktor) serta keluhan warga mengenai kesulitan mendapatkan pupuk,” ungkap Dewan Musa Weliansyah saat dikonfirmasi seusai acara reses, Rabu (16/10/2024).
Dikatakan Musa, bahwa di Kecamatan Wanasalam memilih lahan pertanian dengan luas 11.756 hektar yang terdiri dari 4.660 lahan pertanian pada persawahan dan 7.096 lahan pertanian bukan sawah.
“Yang mana kondisi saat ini hampir semua mengalami kekeringan akibat kurang optimalnya debit air saluran irigasi di Cikoncang dan di Cibinuangeun, maka dari itu, infrastruktur irigasi yang harus di prioritaskan,” ujar Musa didepan lebih kurang 300 masa konstituen nya.
Selain itu, Musa juga janji akan kawal usulan warga soal jalan usaha tani (JUT) yang selama ini luput dari perhatian pemerintah. Kata dia, di kala musim hujan jalan usaha tani itu sulit diakses, hal itu membuat biaya operasional pengangkutan hasil pertanian menjadi mahal.
“Disat musim penghujan sulitnya akses transportasi pertanian baik lahan pertanian sawah maupun lahan bukan sawah (kebun) akibat tidak adanya infrastruktur pertanian yaitu Jalan Usaha Tani (JUT) membuat biaya operasional mengangkut hasil pertanian sangat mahal karena harus dipikul,” pungkas Musa Weliansyah.
Diketahui, kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Banten itu digelar di GSG Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dari pukul 13.30 hingga pukul 15.00 WIB. Peserta reses yang hadir diantaranya unsur Kepala Desa, BPD, RT RW, Kelompok Tani, Pelaku UMKM, pengasuh Ponpes juga masyarakat umum.
Tinggalkan Balasan